WALHI jatim | issue

PENDAPAT HUKUM TENTANG PERSELISIHAN WARGA KEBONREJO DENGAN PTPN XII

2007-04-23T15:03:00.000-07:00

A. KASUS POSISI

Sejak jaman Belanda, setidak-tidaknya di masa penjajahan Jepang 1942-1945, beberapa orang warga masyarakat menggarap lahan tanah bebas atau melakukan penguasaan di wilayah hutan di Desa Kebonrejo Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Pada waktu itu lokasinya berdekatan dengan lahan yang dipergunakan perusahaan perkebunan milik pemerintah kolonial.

Dalam perkembangannya, sampai dengan tahun 1991 warga Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi (selanjutnya disebut warga), mengolah tanah penguasaan tersebut seluas kurang lebih 800 hektar. Lahan tersebut tadinya merupakan tanah negara bebas, tidak masuk kawasan pengelolaan PT. Perhutani, PT. Perkebunan Negara (PTPN) maupun korporasi manapun.

Berdasarkan keterangan pihak PTPN XII Malangsari Banyuwangi, tahun 2000 lahan yang telah dikelola warga tersebut pengelolaannya diserahkan oleh pemerintah kepada PTPN XII, tetapi proses pemberian hak pengelolaan lahan tersebut tidak diketahui oleh warga. PTPN XII mengklaim mempunyai hak mengelola tanah seluas kurang lebih 3.000 hektar.

Sejak tahun 2001, menurut keterangan warga, PTPN XII telah melakukan intimidasi bermacam-macam agar warga menyerahkan lahan tersebut kepada PTPN XII, sehingga tahun 2003 dibuatlah perjanjian antara PTPN XII dengan warga di hadapan Notaris yang disaksikan Muspika bahwa warga harus menyerahkan lahan tersebut kepada PTPN XII sampai batas akhir 7 Maret 2007.

Ketika sampai batas waktu akhir tersebut warga tidak bersedia meninggalkan lahan dengan alasan bahwa perjanjian penyerahan lahan yang mereka lakukan kepada PTPN XII dengan cara terpaksa karena intimidasi oleh PTPN XII yang cenderung menggunakan alat keamanan negara atau polisi untuk menakut-nakuti mereka.

Tanggal 8 Maret 2007, sekitar jam 11.00 WIB ada patroli siang keamanan PTPN XII yang melakukan intimidasi kepada petani perempuan sehingga perempuan tersebut pingsan dua kali. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB warga didatangi para polisi yang dikawal pasukan BRIMOB melakukan teror dan mengeluarkan kata-kata, ”Tanae embahe seng kok tiduri!” (Terjemahan: ”Tanah nenekmu yang kamu tiduri ya!”).

Tanggal 9 Maret 2007, sekitar jam 10.00 WIB keamanan PTPN XII yang dikawal pasukan BRIMOB dan beberapa personel TNI AD melakukan intimidasi bahwa batas waktu bagi para petani untuk pergi dari lahan tersebut sudah habis dan warga disuruh untuk meninggalkan lokasi lahan tersebut.

Tanggal 10 Maret 2007 sekitar jam 08.00, Kapolsek Kalibaru yang dikawal pasukan BRIMOB datang di lokasi warga dan mengatakan bahwa warga telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dan jika warga tidak segera meninggalkan lahan tersebut maka PTPN XII akan menuntut warga secara hukum. Siang harinya keamanan PTPN XII dikawal oleh pasukan BRIMOB melakukan teror serta ancaman-ancaman kepada warga di lahan-lahan yang ditempati warga. Malam harinya, tanggal 10 Maret 2007 Polres Banyuwangi menyerahkan surat panggilan kepada 7 orang warga yang dituduh melakukan tindak pidana pasal 47 ayat (1) jo. pasal 21 UU No. 18/2004 tentang Perkebunan dan pasal 335 KUHP.

Hingga tanggal 18 Maret 2007 Penyidik Polres banyuwangi telah menetapkan 24 orang warga sebagai tersangka.

Menurut kesaksian para warga, sejak kejadian pengusiran paksa tahun 2001 hingga Maret 2007 telah dilakukan pembongkaran paksa dan pembakaran terhadap sekitar 7 rumah warga, dilakukan perusakan terhadap tanaman warga, penebangan dan pencurian kayu besar-besaran di hutan, serta dilakukan penganiayaan terhadap sejumlah warga oleh orang-orang yang menjadi suruhan PTPN XII.

B. MASALAH

1. Bagaimanakah kedudukan hak hukum antara warga dibandingkan dengan PTPN XII terhadap lahan seluas sekitar 568 hektar tersebut?

2. Bagaimanakah konsekuensi upaya penyelesaian yang telah dilakukan PTPN XII dan Kepolisian dalam perkara tersebut?

C. ANALISIS

1. Komparasi Kedukukan Hak Warga dengan PTPN XII Atas Lahan

Perlu dipahami lebih dulu bahwa perkara atau sengketa antara warga dengan PTPN XII merupakan perselisihan dengan obyek lahan atau tanah, yang notabene merupakan Tanah Negara. Jika dilihat dari riwayat kasus tersebut, sesungguhnya pihak yang lebih dulu menempati dan mengelola tanah tersebut sejak jaman penjajahan, dan setelah tahun 2000 PTPN XII barulah diberikan hak untuk mengelolanya, meskipun dalam hal ini klaim PTPN XII tersebut harus juga dijelaskan lebih dulu, dengan keputusan mana dan sebatas mana hak pengelolaan itu diberikan.

Sebenarnya secara hukum, penguasaan tanah yang berupa tanah yang bukan merupakan hak pihak lain (tanah bebas) dapat dibenarkan secara hukum sebab Hukum Agraria mengenal Hak Adat (pasal 5 UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria), di mana tanah Hak Adat muncul dengan cara penguasaan terhadap tanah bebas (bukan hak atau milik pihak lain) yang kemudian dikuasai secara turun menurun sehingga dinamakan menjadi tanah Hak Adat berdasarkan norma adat di daerah masing-masing.

Pasal 8 PP No. 36 / 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menentukan bahwa tanah yang sudah diperoleh penguasaannya, tetapi belum diperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar, apabila tanah tersebut oleh pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tidak dimohon haknya atau tidak dipelihara dengan baik (ayat 1). Jika hanya sebagian dari bidang tanah yang sudah diperoleh dan dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria terlantar, maka hanya bagian bidang tanah tersebut yang dapat dinyatakan terlantar (ayat 2).

Artinya, warga negara Indonesia mempunyai kesempatan hukum untuk mengajukan permohonan hak milik atas tanah-tanah bebas yang mereka kuasai. Tanah-tanah penguasaan tersebut baru dinyatakan terlantar jika tidak diomohonkan hak atau tidak dipelihara dengan baik.

Masyarakat petani Desa Kebonrejo yang berselisih dengan PTPN XII itupun merupakan warga negara Indonesia yang menurut hukum dapat menguasai tanah bebas dan mengajukan permohonan hak milik atas tanah yang mereka kuasai tersebut, agar mempunyai landasan hak atas tanah yang dikuasai mereka.

Selama ini, PTPN XII mendalilkan mempunyai sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tetapi tetap saja merahasiakannya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mendasar; jika ada kejujuran dalam kasus tersebut mengapa harus merahasiakan bukti hak? Ini sebagai indikasi awal bahwa tidak ada transparansi dalam terbitnya hak pengelolaan bagi PTPN XII, yang ada kaitannya dengan prinsip-prinsip Hukum Agraria yang akan dijabarkan berikutnya ini.

Suatu Hak Pengelolaan jika dirupakan dalam bentuk HGU atas tanah, berdasarkan pasal 28 – 34 UU No. 5 / 1960 (UUPA) hanya bisa terjadi atas tanah yang langsung dikuasai negara dengan jangka waktu paling lama 35 tahun (untuk perusahaan) dan dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun. Selanjutnya aturan soal itu dapat dilihat dalam PP No. 40/1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah.

Sebenarnya, ada soal ketidakadilan dalam pemberian HGU atau Hak Pengeloaan kepada PTPN XII dalam perkara ini sebab mestinya dalam proses pendaftaran HGU tersebut harus melalui pengumpulan data fisik dan yuridis sebagaimana diatur menurut PP No. 24/1997 yang juga berlaku untuk pendaftaran HGU (pasal 12 ayat 1 jo. pasal 9 ayat 1.a.). Kegiatan pengumpulan data fisik dilakukan dengan pengukuran dan pemetaan (pasal 14). Pertanyaannya: mengapa pada saat dilakukan pengumpulan data fisik tersebut para petugas Kantor Pertanahan dan pihak PTPN XII seolah-olah tidak melihat warga yang lebih dulu menguasai lahan tersebut?

Jika dilihat dari soal keadilan dalam memperoleh hak tempat tinggal dan matapencaharian sebagaimana dijamin dalam pasal 27 dan 28 UUD 1945, yang juga berkaitan dengan soal prioritas dalam memperoleh hak, maka warga yang sejak jaman penjajahan hingga keturunannya telah tinggal dilahan tersebut tentu mempunyai hak lebih dulu untuk mengajukan permohonan hak milik. Soal Hukum Agraria bukanlah diperlakukan seperti lomba lari cepat, siapa yang mencapai garis finish yang dianggap memenangkan pertandingan, tapi hal ini berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat. Artinya, seharusnya dalam proses permohonan HGU tersebut pemerintah harus melihat bahwa di lahan tersebut ada masyarakat yang menguasai dan memelihara lahan tersebut yang perlu mendapatkan hak-hak sebagai warga negara.

Hakikat Hukum Agraria bersifat menciptakan keadilan sosial sebagaimana menurut pasal 6 UUPA bahwa tanah mempunyai fungsi sosial. PTPN XII tidak boleh dengan alasan legal formal sebagai pemegang HGU lantas menyingkirkan warga dengan cara yang kasar sebab hal itu melanggar Hukum Agraria yang berkeadilan sosial. Pasal 2 UU No. 18/2004 tentang Perkebunan juga menentukan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

Warga sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan hak yang tidak boleh diabaikan. Setiap penguasaan hak-hak adat atas tanah di negara manapun di dunia ini selalu dimulai dengan penguasaan tanah-tanah bebas yang pada mulanya belum masuk dalam daftar tanah negara. Bahkan berdasarkan pasal 24 PP No. 24/1997, alat bukti kepemilikan hak atas tanah jika tak dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis maka dibuktikan dengan alat bukti defacto yaitu fakta penguasaan hak atas tanah selama 20 tahun berturut-turut dengan syarat terbuka, beritikad baik, dengan saksi-saksi terpercaya dan tidak dipersoalkan masyarakat hukum adat, desa ataupun pihak-pihak lain.

Jadi, pemberian hak pengeloaan atas lahan yang telah ditempati warga tersebut kepada PTPN XII merupakan bentuk pelanggaran prinsip-prinsip keadilan sosial sebab melanggar asas partisipasi sosial sebab tidak dilakukan proses yang terbuka. Artinya, jika benar bahwa PTPN XII telah memperoleh HGU dilokasi tanah yang telah dikuasai warga maka perolehan HGU tersebut cacat hukum karena dilakukan engan itikad tidak baik atau dengan cara sembunyi-sembunyi, meski mungkin pernah ada publikasi secara formal tapi malah mengabaikan warga selaku pihak yang lebih dulu menguasai dan memelihara tanah tersebut. Setelah PTPN XII memperoleh Hak Pengelolaan maka barulah PTPN XII berkomunikasi dengan warga dengan cara mengintimidasi orang-orang kecil yang awam hukum tersebut. Fakta seperti itu oleh hukum disebut sebagai penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dengan cara mempergunakan kekuasaan untuk menekan masyarakat yang lemah.

Sebenarnya bagi pemerintah, kasus ini mudah diselesaikan jika tidak ada kebijakan politik yang memihak kepada PTPN XII. Seandainya negara c.q. pemerintah bersedia memberikan hak milik atas tanah kepada rakyat maka hal itu sama mudahnya dengan dikeluarkannya HGB, HGU ataupun Hak Pakai atas tanah negara kepada para korporasi. Kasus ini hanya persoalan kehendak otoritas pemberi hak-hak atas tanah yang masih selalu bersikap tidak adil kepada rakyat.

Ketidakadilan sosial seperti itulah yang akan terus-menerus memicu pembangkangan masyarakat sipil selaku korban, yang dalam kurun waktu ke waktu selalu menjadi masalah berat bagi pemerintah sendiri.

Atas dasar ketidakadilan, itikad tidak baik, serta penyalahgunaan keadaan seperti itulah maka warga dapat menggugat pemerintah dan PTPN XII agar diperlakukan adil dalam memiliki hak atas tanah atau lahan tersebut.

2. Tindakan Penyelesaian Menimbulkan Pelanggaran HAM

Tindakan penyelesaian perkara tersebut oleh PTPN XII dan Kepolisian serta TNI AD yang melakukan pengusiran paksa terhadap masyarakat petani tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam kategori Kejahatan Kemanusiaan sebagaimana pasal 7 huruf b jo. pasal 9 huruf d UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 10 tahun penjara dan selama-lamanya 25 tahun penjara (pasal 37), sebab tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya perintah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat yang berwenang haruslah dengan surat-surat perintah maupun izin pengadilan yang berwenang, sebab dalam negara hukum tidak boleh dilakukan upaya paksa secara otoriter. Tak ada satupun otoritas di luar pengadilan untuk memberikan vonis bersalah, apalagi dalam kasus tersebut berkaitan dengan proses penyelesaian hukum yang menyangkut transparansi pemerintah dan korporasi kepada rakyat yang berkaitan dengan persamaan hak di hadapan hukum (equallity before the law).

Fakta pengusiran paksa secara sistematis dilakukan dengan cara merusak tanaman warga, membongkar paksa serta membakar rumah, menganiaya, menakut-nakuti serta memaksa menandatangani perjanjian penyerahan lahan. Cara-cara itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Jika PTPN XII melaporkan warga telah melakukan tindak pidana menurut UU No. 18/2004 pasal 21 jo. 47 ayat (1) dan pasal 335 KUHP, maka warga pun dapat melaporkan para petinggi PTPN XII serta aparat Kepolisian yang terlibat, termasuk Kapolsek Kalibaru, Kapolres Banyuwangi serta Kapolwil Besuki (sebagai pengerah pasukan BRIMOB) sebagai pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAM berat. Laporan tersebut dialamatkan ke Komnas HAM yang berwenang sebagai penyelidik.

KESIMPULAN

1. Warga Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi sebenarnya mempunyai kedudukan hak yang sama dengan PTPN XII dalam memperoleh hak atas tanah, tetapi karena perolehan Hak Pengelolaan dengan HGU oleh PTPN XII dilakukan dengan cara-cara yang tersembunyi sebagai itikad tidak baik maka masyarakat dapat mengajukan gugatan hukum kepada pemerintah dan PTPN XII dalam soal itu agar negara memperlakukan warga secara adil untuk memperoleh hak milik atas tanah dari negara yang wajib memberikannya.

2. Penyelesaian perselisihan antara warga dengan PTPN XII tersebut berupa upaya represif berupa pengusiran paksa penduduk dari sebuah wilayah oleh PTPN XII, para Polisi dan tentara tanpa izin dari Pengadilan atau otoritas lain yang berwenang, merupakan pelanggaran HAM berat. Warga dapat melaporkan / mengadukan tindakan pengusiran paksa tersebut kepada Komnas HAM yang berwenang selaku penyelidik kasus pelanggaran HAM, sebab tindakan pengusiran paksa terhadap komunitas masyarakat merupakan kejahatan kamanusiaan yang diancam pidana penjara minimum 10 tahun dan maksimum 25 tahun, berdasarkan UU No. 26/2000 pasal 7 huruf b jis. pasal 9 huruf d dan pasal 37.

Markas APR, 21 Maret 2007

Pernyataan dan Tuntutan Walhi Jawa Timur Terhadap PT. Ajinomoto Ind.

2006-12-06T03:33:00.000-08:00

Press Release Surabaya, 6 Desember 2006

Pabrik Ajinomoto Ind merupakan badan hukum Penanaman Modal Asing dari Jepang. Pembangunan sejak tahun 1967 di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tidak membawa berkah bagi warga setempat sekitar bangunan pabrik, namun hanya membawa malapetaka bagi warga desa. Pada tahun 1969, PT. Ajinomoto Ind memproduksi MSG dengan bahan baku Amoniak, HCL, Asamsulfat, dan Soda. Kini, selain MSG, produksi PT Ajinomoto Ind meliputi bumbu masak dan minuman ringan serta makanan pengganti vitamin seperti; Ajinomoto Cap Mangkok merah, Sajiku, Ajibon, Calpico, Terra, Isotonic.

Proses pembangunan tersebut tidak melibatkan warga desa, padahal warga desa memiliki Hak atas Informasi dan peran serta dalam pembangunan. Semenjak berdirinya Ajinomoto di desa Mlirip, PT Ajinomoto Ind beberapa kali melakukan penggusuran daerah permukiman, pertanian serta fasilitas desa seperti jalan, Mushola, parit, dan tanah kas desa. Penggusuran tersebut terjadi di Desa Mlirip, pada tahun 1990, di Dusun Clangap. Lahan permukiman 10 KK (kepala keluarga) tergusur dengan alasan untuk dibuat gudang tepung. Pada tahun 1993, di dusun Kedung Gagak, lahan permukiman dan pertanian seluas 8 hektar 50 KK digusur untuk perluasan memproduksi Masako dan Sajiku. Pada tahun 2003, di dusun Latsari-Kedondong lahan permukiman seluas 6 hektar berpenduduk 85 KK digusur PT Ajinomoto Ind, dan menyisakan 5 KK. Kelima KK tersebut bersikeras tidak mau menjual tanah dan bangunan rumah miliknya.

Selain penggusuran lahan warga desa, pada tahun 1994, pembangunan tiang pancang untuk bangunan produksi Masako mengakibatkan keretakan tembok bangunan milik warga dusun Latsari-Kedondong termasuk ke 5 KK tersebut. Tahun 1999, terjadi tragedi tangki berisi gas amoniak milik PT. Ajinomoto Ind meledak. Tregedi tersebut mengakibatkan keluarnya gas beracun ke wilayah permukiman di dusun Latsari-Kedondong. Gas amoniak mengepul ke seluruh dusun. Beberapa warga mengalami gangguan sesak napas, mual dan kepala pusing. Karena ketakutan, warga mengungsi di balai desa selama 3 malam. Tragedi tersebut, mengakibatkan 3 Korban jiwa meninggal dunia. Setelah mengungsi warga kembali ke rumah masing-masing dengan rasa was-was, apalagi banyak hewan ternak unggas mati dan tanaman mulai kering seperti pohon mangga, pisang, nangka, sawo. Kerugian yang lain muncul adalah rusaknya air sumur warga dusun, terjadi perubahan warna dan bau air. Sehingga untuk kebutuhan masak dan mimun warga harus membeli air isi ulang.

Kerugian yang seharusnya ditanggung PT. Ajinomoto atas meledaknya tangki amoniak, belum dituntaskan dengan warga dusun. Malah satpam yang dikriminalkan dituduh karena lalai. PT Ajinomoto Ind justru memaksa warga untuk membebaskan tanah warga. Upaya pembebasan tersebut melibatkan struktur pemerintah Kabupaten Mojokerto mulai Kepala Desa, Camat, dan Bupati. Pembebasan juga didukung Danramil dan Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto.

Warga yang tidak mau menjual tanahnya sejak tahun 1999-2000, tergabung dalam Forum Perjuangan Rakyat Untuk Lingkungan (FPRL). Mereka diperlakukan tidak manusiawi oleh PT. Ajinomoto Ind yang mengisolasi tempat tinggalnya dengan membuat pagar tembok setinggi 2.5 meter sepanjang lahan yang sudah dibebaskan. Merasa ke 5 KK tidak goyah atas pendiriannya, pada 15 maret 2006 jalan desa untuk keluar masuk ke 5 KK dibangun Pintu dengan gerbang besi serta pos penjagaan yang di jaga Satpam PT. Ajinomoto Ind. di kedua arah jalan. Upaya membatasi akses keluar masuk desa, mengakibatkan warga dusun lainnya dilarang lewat. Anak sekolah, pedagang, sayuran pun dilarang lewat. Kerugian yang diderita ke 5 KK semakin meningkat dengan dimembatasi akses jalan. Akibatnya secara ekonomi, sosial dan budaya ke 5 KK mengalami krisis.

Untuk itu WALHI JAWA TIMUR menyatakan :

Mendukung upaya mempertahankan tanah milik ke 5 KK warga Dusun Latsari-Kedondong Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Sebab hak untuk hidup, merdeka, mendapat tempat tinggal dann berpenghidupan yang layak adalah Hak Asasi Manusia.
Segala bentuk perbuatan PT. Ajinomoto Ind. tersebut termasuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap lingkungan hidup.
Jika Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam kasus tersebut membiarkan dan mengambil keputusan yang merugikan korban bisa turut serta atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Patut diduga Lettu Supriono selaku Danramil kecamatan Jetis serta AKBP Bazaruddin selaku Kepala Kepolisian Resort Kabupaten dalam kasus tersebut turut serta atas pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena tidak melakukan pengusutan kepada pihak-pihak terkait yang diduga menjual fasilitas umum desa kepada pihak Ajinomoto

Maka WALHI JAWA TIMUR menuntut :

PT. Ajinomoto Ind. mempertanggungjawabkan segala tindakannya yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup sejak tahun 1999.
Pemerintah Kabupaten melakukan sikap keberpihakan kepada korban.

- Dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia sesuai Konsttitusi.

- Meninjau ulang AMDAL dengan melibatkan partisipasi warga sebagaimana sesuai PP Nomor 27 Tahun 1999.

- Audit sosial, ekonomi dan lingkungan hidup kepada pihak PT Ajinomoto dengan dengan sepenuhnya melibatkan masyarakat.

Organisasi Non Pemerintah yang bergerak di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung dan melakukan pembelaan kepada Korban.
Media Massa untuk mendukung perjuangan Korban.

Ridho Saiful Ashadi

Direktur Walhi Jawa Timur

HP : 08155093589

19 JUTA PENDUDUK JATIM TERANCAM KECELAKAAN INDUSTRI MIGAS

2006-11-23T19:59:00.000-08:00

Press Release, 24 November 2006

Lagi, daftar panjang kecelakaan migas di tengah permukiman padat terjadi dengan meledaknya pipa milik Pertamina yang berdekatan dengan pusat semburan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo (22/11). Ledakan yang disertai api yang membumbung tinggi 500 - 1000 meter ini menurut beberapa keterangan terlihat sampai ke Lamongan, Mojokerto, dan Malang. Sesaat kemudian menyembur api hingga 50 meter selama 10 – 15 menit. Setelah semburan api di titik ledakan ini terhenti, kemudian keluar semburan api setinggi kurang lebih 15 meter dari flare milik Pertamina di Desa Permisan, sekitar 3 km ke arah timur dari lokasi ledakan selama kurang lebih 1 jam.

Hingga pukul 00.00 WIB (24/11) tercatat 10 orang meninggal, 21 orang luka-luka, dan 5 orang hilang. Jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah karena sampai saat ini belum diketahui jika ada pengunjung atau warga sekitar yang juga menjadi korban. Akibat ledakan tersebut, warga desa di sekitar lokasi panik dan berhamburan ke luar rumah untuk menyelamatkan diri, beberapa diantaranya shock dan pingsan. Menurut Pak Taufik (warga Ds. Gedang) dan Bu Sauda (warga Ds. Permisan) “Kejadian malam itu seperti kiamat”. Keesokan harinya (23/11) beberapa warga berbondong-bondong menyewa truk untuk pindah rumah, ada pula yang telah membereskan barang-barang milik mereka. Warga takut jika kejadian tersebut terulang lagi.

Rupanya kejadian semburan gas dan lumpur panas Lapindo di Porong Sidoarjo (29/5) yang hingga kini belum bisa dihentikan dan meledaknya pipa milik Petrochina di Sukowati Bojonegoro (29/7), tidak dijadikan pelajaran berharga bagi pemerintah untuk menghentikan kegiatan industri migas di kawasan permukiman padat. Padahal kedua kejadian tersebut jelas-jelas menyengsarakan ribuan warga. Namun, pemerintah rupanya lebih senang berpihak pada investor dan memungut hasil produksi migas daripada melindungi keselamatan warga dari risiko bencana yang ditimbulkanya.

Jika kegiatan industri migas di permukiman padat ini masih terus dilanjutkan, padahal di Jawa Timur terdapat 28 blok migas yang tersebar di 29 kabupaten/kota, maka lebih dari 19 juta (lebih 52%) penduduk Jawa Timur terancam keselamatannya karena harus hidup berdampingan dengan risiko bencana yang ditimbulkanya.

Oleh karena itu, mulai saat ini masyarakat Jawa Timur harus lebih kritis dan mewaspadai setiap kegiatan industri migas di sekitar wilayahnya masing-masing, baik yang sudah berjalan maupun yang akan direncanakan. Keselamatan jiwa merupakan hal yang sangat penting karena pada faktanya pun kehadiran industri migas di suatu wilayah tidak mensejahterakan warga di sekitarnya.

Berikut ini kabupaten/ kota di Jawa Timur yang wilayahnya terancam dijadikan industri migas (Sumber: JATAM) :

1. Pacitan

2. Ponorogo

3. Trenggalek

4. Tulungagung

5. Blitar

6. Kediri

7. Malang

8. Lumajang

9. Pasuruan

10. Jember

11. Sidoarjo

12. Mojokerto

13. Jombang

14. Nganjuk

15. Madiun

16. Magetan

17. Ngawi

18. Bojonegoro

19. Tuban

20. Lamongan

21. Gresik

22. Bangkalan

23. Sampang

24. Sumenep

25. Pamekasan

26. Kota Blitar

27. Kota Pasuruan

28. Kota Mojokerto

29. Kota Surabaya

Contact Person :

Ridho Saiful Ashadi, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jatim (08155093589/ 03171116367)

Yuliani, Kadiv. Informasi, Kampanye dan Database Eksekutif Daerah Walhi Jatim (085648027407)

BUANG LUMPUR PICU KONFLIK HORISONTAL

2006-09-20T08:26:00.000-07:00

Press Release, 20 September 2006

Menolak membuang lumpur ke laut atau sungai bukan hanya sekedar memikirkan keselamatan ekosistem hewan dan tanaman saja. Justru hal ini terkait erat dengan mata rantai makanan yang kemudian akan berpengaruh pada keselamatan manusia. Opini yang dikembangkan saat ini bahwa pihak yang menolak membuang lumpur ke Kali Porong dan laut hanya sekedar memikirkan keselamatan ikan-ikan saja tanpa memikirkan keselamatan manusia. Opini ini dibangun hanya untuk menyempitkan masalah yang jauh lebih besar.

Kali Porong merupakan sumber pengairan lebih dari 4000 hektar tambak di Kecamatan Jabon. Jika lumpur Lapindo dibuang ke Kali Porong, maka lumpur Lapindo akan juga akan masuk ke tambak yang secara langsung akan merusak tambak dan meracuni udang dan ikan dalam tambak. Dan jika udang dan ikan ini dikonsumsi manusia, maka si konsumen tersebut akan keracunan. Dalam waktu yang lama racun-racun ini akan terakumulasi dalam tubuh manusia.

Perlu diketahui bahwa perikanan tambak merupakan sektor unggulan di Kabupaten Sidoarjo. Tambak Sidoarjo adalah tambak organik terbesar di Indonesia. 30% ekspor udang Indonesia berasal dari tambak Sidoarjo dengan nilai sekitar 800 milyar tiap tahunnya. Jika tambak-tambak ini rusak dan tingkat kepercayaan konsumen menurun maka tidak hanya daerah yang akan kehilangan pemasukan tapi yang labih penting dari itu semua adalah terancamnya hilangnya matapencarian bagi para petambak.

Hal yang sama akan terjadi, jika 7,3 juta m³ lumpur Lapindo ini dibuang ke laut. Maka ribuan nelayan Sidoarjo, Pulau Madura, Surabaya, Pasuruan, dan Probolinggo yang menggantungkan hidupnya dengan mencari ikan di Selat Madura akan terancam sumber penghidupannya.

Membuang lumpur Lapindo baik ke sungai maupun laut akan mengancam kesehatan manusia, mata pencaharian petambak dan nelayan, dan keberlangsungan ekosistem sungai dan laut. Maka sangat wajar jika para nelayan dan petambak melakukan penolakan pembuangan lumpur Lapindo ke Kali Porong maupun laut. Seperti halnya yang dilakukan ribuan nelayan Kwanyar Bangkalan yang melakukan aksi penolakan pembuangan lumpur Lapindo ke laut pada tanggal 26 Agustus 2006.

Sejak terjadinya semburan gas dan lumpur panas akibat kegiatan eksplorasi migas yang dilakukan Lapindo, sering terdengar adanya konflik horizontal antar warga yang menjadi korban. Dengan dibuangnya lumpur Lapindo ke Kali Porong dan laut berpotensi memunculkan konflik horizontal. Tidak hanya korban saja, tapi konflik horizontal ini akan meluas di wilayah pesisir laut (Selat Madura).

Maka pihak-pihak yang mengeluarkan izin pembuangan lumpur Lapindo ke Kali Porong dan laut (Selat Madura) harus bertanggung jawab baik secara hukum maupun politik jika nantinya terjadi konflik horizontal semakin besar dan meluas.

Contact Person :

Ridho Saiful Ashadi, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jatim (08155093589/ 03171116367)

Yuliani, Kadiv. Informasi, Kampanye dan Database Eksekutif Daerah Walhi Jatim (085648027407)

PERGERAKAN TNI SEIRING DENGAN PERGERAKAN LUMPUR

2006-09-11T07:19:00.000-07:00

Press Release, 11 September 2006

Sejak 28 Agustus 2006 Lapindo telah memasang pipa pembuangan lumpur ke Kali Porong dan dengan sengaja Lapindo membuang air lumpur berwarna merah tanpa treatment ke Kali Porong. Pembuangan air lumpur ini dilakukan di luberan lumpur terluar di Desa Pejarakan Kecamatan Jabon dengan menggunakan pipa karet kira-kira sepanjang 300 meter yang dipompa dengan diesel raksasa.

Di sekitar pipa pembuangan tersebut didirikan 16 barak TNI AD dengan kapasitas sekitar 40 tentara tiap baraknya. Yang berarti di Desa Pejarakan saja terdapat lebih dari 600 personil tentara. Apakah pendirian sejumlah barak Yon Zipur TNI AD di sekitar pipa pembuangan tersebut terkait dengan pengamanan pembuangan air lumpur tanpa treatment yang dilakukan oleh Lapindo ?

Sementara di seberang Kali Porong tak jauh dari pipa pembuangan air lumpur terdapat dam menuju ke Kali Mati. Dimana Kali Mati, dengan panjang sekitar 12 kilometer, lebar sekitar 50 meter, dan kedalamam 2-4 meter, disebut-sebut beberapa media sebagai salah satu rencana lokasi pembuangan lumpur Lapindo. Dan apakah pendirian sejumlah barak Yon Zipur TNI AD yang tak jauh dari dam menuju Kali Mati ini juga terkait dengan pengamanan rencana Lapindo untuk membuang lumpur ke Kali Mati ?

Dilihat dari arah pergerakannya, lumpur panas bergerak ke sisi Selatan dan Timur. Dimana di sisi Selatan terdapat Kali Porong dan Kali Mati, yang jaraknya tinggal sekitar 300 meter dari luberan lumpur terluar. Sedangkan di sisi Timur terdapat laut (Selat Madura). Apakah arah pergerakan lumpur panas ini memang telah diskenariokan Lapindo untuk mempermudah proses pembuangan lumpur baik ke badan sungai maupun ke laut tanpa proses treatment ?

Berdasarkan pengamatan Walhi Jatim di lapangan, saat ini terdapat dua jenis pipa yang digunakan Lapindo untuk membuang lumpur ke Kali Porong, Kali Mati ataupun ke laut. Pipa pertama berdiameter sekitar 12 inchi yang digunakan Lapindo untuk membuang air lumpur ke Kali Porong. Jenis pipa kedua berdiameter sekitar 50 centimeter yang dipasang di sepanjang sisi Utara Kali Porong menuju ke laut.

Dengan melihat arah pergerakan lumpur dan semakin dekatnya musim hujan, maka lumpur panas akan dengan mudah mengalir ke Kali Porong yang selanjutnya mengalir menuju laut. Dan semisal hal ini terjadi, maka bisa jadi Lapindo dengan mudah berkilah bahwa mengalirnya lumpur ke Kali Porong dan laut tanpa proses treatment diluar kuasa Lapindo.

Hal ini semakin menunjukkan niat tersembunyi Lapindo, yang sejak awal patut diduga menskenariokan pembuangan lumpur panas ke Kali Porong, Kali Mati ataupun ke laut (Selat Madura) tanpa proses treatment.

Contact Person :

Ridho Saiful Ashadi, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jatim (08155093589/ 03171116367)

Yuliani, Kadiv. Informasi, Kampanye Dan Database Eksekutif Daerah Walhi Jatim (085648027407)

Permintaan WALHI Jatim Untuk Upaya Government Standing

2006-09-08T05:06:00.000-07:00

Nomor : 18/HK/WALHI JATIM/IX/2006
Perihal : Permintaan Upaya Government Standing
Lampiran :-

Kepada :

Yth. Gubernur Jawa Timur

Jalan Pahlawan 118

Surabaya

Dengan hormat,

Praktik pertambangan Illegal yang dilakukan PT. LAPINDO BRANTAS, INC di lokasi sumur Banjar Panji I di desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Merupakan salah satu sumur eksplorasi di Blok Brantas, di lapangan Wunut, kabupaten Sidoarjo. Padahal Blok Brantas ini, terdiri dari 4 Lapangan yang tersebar di 3 kabupaten, yaitu ; Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto.

Bahwa tanggal 29 Mei 2006 telah terjadi kebocoran gas hydrogen sulfide (H2S) dan/atau gas lainnya dari dalam bumi di areal lading eksplorasi gas Rig TMMJ # 01. Kebocoran gas tersebut berupa semburan putih dari rekahan tanah, membumbung tinggi. Semburan gas tersebut disertai keluarnya cairan Lumpur dan meluber ke lahan warga. Setelah kejadian tersebut langsung menimbulkan korban ; ada warga yang mengalami sesak nafas.

Bahwa semburan gas dan Lumpur tersebut disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran , ketika bor akan diangkat untuk mengganti rangkaian, tiba-tiba bor macet, sehingga gas tidak bias keluar melalui saluran fire pit dalam rangkaian pipa bor dan menekan kesamping. Gas mencari celah dan keluar kepermukaan melalui sawah. Atau setidak-tidaknya hal itu disebabkan oleh kesalahan pemilihan teknologi atau kesalahan dalam memilih perusahaan atau tenaga teknis pengeboran atau kesalahan dalam memilih kualitas kelengkapan peralatan teknik pengeboran tersbut.

Luberan lumpur panas telah merusak lingkungan tempat tinggal, sawah, tambak yang menimbulkan kerugian ekonomi dan social bagi masyarakat banyak. Sedangkan luberan Lumpur telah tersebar seluas 350 hektar. Luberan tersebut dalam sehari makin bertambah, karena semburan gas dan Lumpur berkapasitas 70.000 meter kubik dalam sehari.

Bahwa dengan alas an untuk mengurangi debit Lumpur yang ada di dalam tanggul yang dibuat secara keliling di areal kebocoran gas dan lumpeu tersebut, PT. LAPINDO BRANTAS, INC telah menyuruh orang lain untuk membuang Lumpur tersebut ke saluran-saluran pembuangan air yang selanjutnya mengalir ke sungai-sungai di sekitarnya. Bahkan rencana akan dibuang ke Selat Madura. Padahal selat Madura merupakan tempat hidup biota laut, daerah tangkapan ikan bagi nelayan yang hidup di daerah pinggiran Selat Madura.

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Gubernur tidak melakukan perbuatan yang berarti, baik dalam rangka melakukan tindakan pemerintahn untuk mengatasi persoalan tersebut, juga tidak pernah mengeluarkan suatu keputusan administrasi dalam rangka mengatasi permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan PT. LAPINDO BRANTAS, INC

Dari uraian peristiwa / fakta diatas tersebut merupakan kasus pencemaran ligkungan. Sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Hidup menentukan : “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain dalam lingkungan hidup oleh kegitan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”

Bahwa sesuai Pasal 34 UU No. 23/1997 menentukan: “Setiap perbuatan melanggar hokum berupa pencemaran lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Bahwa PT. LAPINDO BRANTAS, INC dalam hal ini telah melakukan perbuatan melanggar hokum berupa pencemaran lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, sehingga PT. LAPINDO BRANTAS, INC wajib untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Dengan demikian GUBERNUR seharusnya dapat melakukan;

menyatakan pertambangan yang dilakukan PT LAPINDO BRANTAS INC adalah Pertambangan Illegal.
Melakukan pengawasan tata ruang yang baik sebab semestinya menurut tata ruang dan wilayah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto menjadi fungsi peruntukan Permukiman dan persawahan. Hal ini sesuai dengan urusan wajib Pemerintah Propinsi yang diantaranya adalah melakukan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, juga pengendalian lingkungan hidup, demikian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Melakukan Paksaan pemerintahan terhadap PT. LAPINDO BRANTAS untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran, serta menanggulangi akibat pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan dan lain-lain yang sifatnya menyelamatkan lingkungan hidup sebagaimana menurut Pasal 25 UU No. 23/1997,

Surabaya, 8 September 2006

Budi Siswanto
Kadiv. Hukum dan Kebijakan

Kantor
Alamat : Jl. Pucang Anom Timur II No 21
Surabaya – Jawa Timur

No. Telephone : 031-5014092
No. Fax : 031-5054313

WALHI JATIM TOLAK PEMBUANGAN LUMPUR LAPINDO

2006-09-05T04:28:00.000-07:00

Press Release, 5 September 2006

Dengan hanya menggunakan tiga parameter, yaitu parameter minyak, lemak, dan pH (tingkat keasaman), Lapindo menyatakan bahwa air lumpur layak dibuang ke laut. Padahal menurut Lily Pudjiastuti dari Jurusan Teknik Kimia ITS, untuk menyatakan air lumpur telah memenuhi baku mutu tidak hanya cukup tiga parameter. Banyak parameter lain yang harus diteliti, baik dari segi fisik maupun kimia. Lantas bagaimanakah dengan parameter yang lain, apakah telah memenuhi persyaratan atau tidak ? Dan mengapa sampai saat ini Lapindo tidak menginformasikan kepada masyarakat tentang hasil uji laboratorium dari parameter yang lain ?

Terlepas dari apakah tiap parameter memenuhi baku mutu atau tidak, yang jelas semburan lumpur Lapindo merupakan hal yang luar biasa. Walhi Jatim mencatat hingga hari ke-100 (5/9), volume lumpur mencapai 6,4 juta meter kubik. Maka yang perlu dicermati adalah berapa banyak kandungan kimia maupun fisik lumpur yang akan dibuang ke laut. Berdasarkan Rekap Hasil Analisa Lumpur/ Cairan Lapindo Brantas di Pound 2, pengambilan sample dilakukan pada 22 Juni 2006 oleh Tim Bapedal Jawa Timur disebutkan Fe atau besi : 0,29 mg/L; Mn atau mangan : 0,08 mg/L; Zn atau zink : 0,45 mg/L; Ni atau nikel : 0,08 mg/L; H₂S atau gas Hidrogen sulfida : 0,11 mg/L; NO₃ atau nitrat : 1,33 mg/L; Cl₂ atau gas Klorida : 0,02 mg/L; Phenol : 3,5 mg/L; dan Cl^- atau ion klorida : 13.102 mg/L.

Maka hingga hari ke-100 terdapat sekitar 1,9 ton Fe; 5,1 kwintal Mn; 2,9 ton Zn; 5,1 kwintal Ni; 7 kwintal H₂S; 8,5 ton NO₃; 1,3 kwintal Cl₂; 22,4 ton Phenol; dan 83.852,8 ton Cl^-. Jumlah ini akan terus bertambah seiring bertambahnya volume lumpur. Beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan angka di atas baku mutu, seperti Phenol dan Ion Klorida. Dengan tidak memperhatikan baku mutu saja, apakah kandungan kimia lumpur sebanyak ini akan dibuang ke laut begitu saja ? Apa jaminan jika kandungan kimia dalam lumpur tersebut tidak merusak dan mengganggu ekosistem sungai maupun laut?

Dari aspek fisik, lumpur Lapindo memiliki butiran yang sangat halus, yaitu sekitar 0,0039 milimeter atau tergolong larutan koloid, yaitu larutan yang sangat sulit dipisahkan antara air dan material padatan. Contoh larutan koloid misalnya handbody dan mentega. Sehingga lumpur Lapindo ini tidak bisa diendapkan dalam skala besar dan membutuhkan persyaratan khusus untuk mengendapkannya. Sehingga tidak mungkin dibuang begitu saja ke badan sungai maupun laut.

Dengan sifat lumpur yang demikian, patut dipertanyakan seberapa efektif rencana Lapindo melakukan Water Treatment Plant ? Mengapa Lapindo baru sekarang berniat melakukan treatment disaat volume lumpur sangat besar dan mendekati musim hujan? Bukankah treatment ini telah disuarakan berbagai ahli sejak pertengahan bulan Juni 2006.

Namun hal mendasar yang harus menjadi perhatian Lapindo adalah apakah Lapindo telah menyampaikan rencana pembuangan air lumpur, baik ke badan sungai ataupun ke laut, kepada masyarakat pesisir pantai, khususnya masyarakat pesisir di Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya, dan Madura, yang catatannya mereka adalah warga Nahdliyin mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan dan petambak, yang akan terkena dampak dari pembuangan lumpur ini. Apakah masyarakat juga telah tahu apa dampak dari pembuangan air lumpur ke badan sungai ataupun ke laut ?

Yang pasti, pembuangan air lumpur ke badan sungai ataupun laut akan menimbulkan masalah yang lebih besar baik dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Maka secara tegas Walhi Jatim menolak pembuangan lumpur ataupun air lumpur ke badan sungai dan laut.

Gambar di atas menunjukkan lumpur Lapindo yang memenuhi badan sungai Buaran yang melalaui Desa Glagaharum dan Keboguyang. Sungai Buaran merupakan sumber irigasi bagi sawah-sawah di Desa Glagaharum, Keboguyang, Sentul, dan Plumbon. Sungai Buaran ini terhubung dengan Sungai Sanggangewu yang merupakan sumber pengairan tambak.

Contact Person :

Ridho Saiful Ashadi, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jatim (08155093589/ 03171116367)

Yuliani, Kadiv. Informasi, Kampanye dan Database Eksekutif Daerah Walhi Jatim (085648027407)

Press Release, 1 September 2006

2006-09-01T05:40:00.000-07:00

Press Release, 1 September 2006

WALHI JATIM PERTANYAKAN 11 RIBU TENTARA DI LOKASI BANJIR LUMPUR PANAS

11 ribu personel TNI-AD dengan persenjataan lengkap (M16) di lokasi semburan lumpur panas Porong Sidoarjo serta desa-desa di sekitarnya yang juga tergenang lumpur panas. Kehadiran tentara ini dikomando oleh Kodam V Brawijaya yang hari ini, Jumat 1 September 2006, melakukan upacara pembukaan di Desa Ketapang (sebelah Barat Desa Kedungbendo).

Penerjunan 11 ribu tentara ini dilakukan secara bertahap. Kehadiran tentara ini terhitung sejak 21 Agustus 2006. Bahkan kemarin (31/8) didatangkan 900 personel. Tentara-tentara ini akan mendirikan barak-barak militer di tiap-tiap desa.

Sebenarnya apa misi dan tugas para tentara ini ? Atas permintaan siapa mereka bertugas ? Dan mengapa harus diturunkan tentara sebanyak itu apalagi dengan persenjataan lengkap ? Banyak warga yang mulai meresahkan kehadiran tentara-tentara ini. Warga merasa seolah-olah wilayah tempat tinggal mereka layaknya wilayah perang yang tiap hari berlalu lalang truk-truk yang dipenuhi tentara. Warga juga mengeluh karena beberapa rumah mereka yang tergenang lumpur memang dibersihkan oleh tentara-tentara ini, namun digunakan untuk tidur dan lahan parkir bagi tentara.

Katakanlah para tentara ini bertugas membuat tanggul, apakah perlu pasukan sebanyak itu ? Dan apakah membuat tanggul membutuhkan senjata laras panjang ? Lepas dari itu semua apakah dibenarkan pengerahan tentara di lokasi banjir lumpur panas, yang catatannya karena kelalaian perusahaan.

Jika menilik beberapa industri pertambangan besar di wilayah-wilayah lain di Indonesia, industri pertambangan memang cenderung melakukan pengerahan tentara. Hal ini disebabkan karena (1) usaha pertambangan selalu berhubungan dengan pengerukan kekayaan alam yang sangat besar dan cenderung bergesekan dengan hak-hak rakyat atas sumber kekayaan di wilayah yang dikeruk, sehingga dibutuhkan (2) pengamanan modal yang telah diinvestasikan. Pengerahan tentara ini tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai contoh, berdasarkan laporannya kepada US Securities and Exchange Commission (SEC), selama tahun 2002 perusahaan pertamabangan Freeport di Papua telah mengucurkan dana sebesar US $ 5,6 juta dollar (sekitar Rp 50 milyar).

Dibalik pengerahan 11 ribu tentara ini, bisa diindikasikan Lapindo juga melakukan hal yang sama seperti Freeport. Faktanya, selama ini militer banyak dicurigai ikut bermain dalam bisnis/ industri pertambangan, paling tidak militer memegang fungsi pengamanan di lokasi pertambangan. Terkait dengan diterjunkannya 11 ribu personel tentara ini, Pangdam V Brawijaya harus menjelaskan kepada rakyat, untuk apa tentara ini diterjunkan.

Contact Person :
Ridho Saiful Ashadi, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jatim (08155093589/ 03171116367)
Yuliani, Kadiv. Informasi, Kampanye dan Database Eksekutif Daerah Walhi Jatim (085648027407)

Mobilisasi Warga Desa Jatirejo Untuk Tanda Tangan Surat Pernyataan Secara Paksa

2006-08-24T06:00:00.001-07:00

Fakta
Pada tanggal 22 Agustus 2006, tim 5 (tim yang memfasilitasi warga untuk menandatangani Surat Pernyataan) memobilisasi masyarakat desa Jatirejo, RT 5 hingga RT 11, Kecamatan Porong ke pendopo Sidoarjo sebanyak 8 bis untuk menandatangani Surat Pernyataan secara paksa.
Tanggal 23 Agustus 2006, tim 5 kembali memobilisasi warga desa Jatirejo, RT 3, 4, 12, dan 13, ke pendopo Sidoarjo untuk menandatangani Surat Pernyataan. Pada awalnya, warga RT 3 desa Jatirejo tidak bersedia untuk menandatangani Surat Pernyataan, namun tim 5 melakukan intimidasi ke golongan ibu-ibu. Salah satu bentuk ancamannya adalah; ada batas waktu untuk tinggal di Pasar Porong Baru hingga tanggal 10 September 2006 karena diberlakukannya sistem rolling dengan warga desa Besuki dan desa Mindi. Jadi, ditandatangani atau tidak, pasti warga desa Jatirejo akan diusir dari Pasar Porong Baru.
Hingga hari ini warga yang menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan, di RT 3 sebanyak 3 orang, di RT 13 sebanyak 90 orang. Warga RT 13, setelah bertemu Wabup Saiful Illah sepakat untuk membuat surat kontrak baru versi warga.
Saat ini kondisi warga jenuh, karena tidak ada kepastian masa depan. Mereka tidak memiliki posisi tawar, sehingga tawaran apapun pasti diterima.

Pelanggaran Hukum
Pemaksaan yang dilakukan oleh tim 5 kepada warga desa Jatirejo pada tanggal 22 dan 23 Agustus 2006 lalu merupakan tindakan yang nyata melanggar UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 30 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam pasal 4 juga dinyatakan bahwa hak kebebasan pribadi, pikiran dan nurani merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Karena itu, tindakan pemaksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh tim 5 tersebut sudah dapat dikategorikan dalam perbuatan melanggar hukum.

Analisa Surat Pernyataan yang lama dan yang baru
Dalam Surat Pernyataan yang mau tidak mau harus ditandatangani warga, tim Posko Solidaritas Korban Lumpur Panas Lapindo menemukan bahwa beberapa hal yang sengaja tidak dirubah adalah:
Pada butir 3 ayat a disebutkan bahwa besar uang Sewa Rumah sebanyak Rp 2.500.000,- pertahun. Besaran itu, hingga kini merupakan keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak Lapindo dan tim Satlak, tanpa melalui proses partisipasi dengan masyarakat korban.
Pada butir 3 ayat b dan c juga menyatakan besaran yang ditetapkan tanpa melalui proses partisipasi dengan masyarakat korban.
Dalam Butir 4 dinyatakan bahwa besar dan bentuk bantuan yang dikucurkan sudah melalui kesepakatan bersama dengan warga. Namun, tim investigasi Posko Solidaritas Korban Lumpur Panas Lapindo mencatat bahwa klausul tersebut tidak dibuat atas dasar kesepakatan bersama masyarakat. Masyarakat hanya mendapat sosialisasi kesepakatan yang sudah jadi.
Butir 4, meskipun secara tekstual dirubah, namun pada intinya tetap merugikan masyarakat karena masyarakat korban tetap tidak diperbolehkan menuntut apapun mengenai bantuan uang Sewa Rumah, Biaya Hidup per Jiwa dan Uang Pindahan. Butir ini juga ditetapkan tanpa melalui proses partisipasi dengan masyarakat korban. Padahal jika menilik UU no 39 /1999 pasal 17 yang menyatakan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
Butir 8, mirip dengan butir 4, meskipun dirubah secara tekstual, namun intinya bahwa apabila masyarakat penanda tangan melanggar pernyataan dalam Surat Pernyataan, maka masyarakat tersebut harus bertanggungjawab secara hukum.

Butir yang berubah dan perlu dikritisi adalah:
Butir 5, yang sebelumnya memuat ayat e yang memastikan bahwa warga telah benar mendapat tempat tinggal yang aman dari jangkauan lumpur, pada Surat Penyataan baru dihilangkan.
Dengan tidak adanya pemastian hitam diatas putih bahwa masyarakat telah mendapat tempat tinggal yang aman, maka apabila masyarakat yang bersangkutan ternyata tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, atau tidak sama dengan kondisi tempat tinggal dan lingkungan yang seperti semula, maka tidak ada jaminan untuk masyarakat yang bersangkutan untuk hidup layak sesuai dengan haknya.

Yang perlu diperhatikan, adalah hampir semua pernyataan dalam Surat Pernyataan menempatkan masyarakat dalam posisi tawar rendah. Tidak ada bentuk pertanggungjawaban dari pihak Lapindo apabila Lapindo terbukti melakukan pelanggaran. Kewajiban dan bentuk pertanggungjawaban Lapindo terkesan sengaja dihilangkan dalam surat tersebut.

Dalam konteks ini, sesuai UU no 39 / 1999, tim 5, yang merupakan perwakilan dari pemerintah seharusnya wajib dan bertanggung jawab menghormati,melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang.
Pertanyaannya, sudahkah kewajiban itu tertunaikan?

Duhita Swastihayu
Divisi Informasi, Dokumentasi dan Komunikasi
Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur